Portalikn.id, Samarinda – Pemerintah telah melahirkan sejarah besar dengan menunjuk dan menetapkan Kaltimantan Timur sebagai wilayah yang layak dari semua sektor berdirinya Ibu Kota Nusantara (IKN). Awalnya, ada beragam pendapat, baik apresiasi maupun kritik, namun faktanya kota megah ditanah borneo tersebut berhasil berdiri kokoh tak jauh dari halaman rumah warga. Pada perjalanannya, IKN kemudian hadir membawa gelombang investasi, penduduk baru, dan permintaan pangan yang terus membesar.
Ditengah proses pembangunan yang masih berlanjut, dan juga pemindahan aparatur negara yang perlahan mulai menempati kota kecil terdebut, muncul satu pertanyaan yang mungkin selama ini mengganjal bagi kalangan generasi muda kaltim. Apakah kaltim benar-benar siap menjadi penyokong dengan hadirnya IKN, atau justru hanya menjadi penonton belaka ditengah lonjakan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya ? Pertanyaan dan opini tersebut bergulir dari peserta Seminar Ketahanan Pangan yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (UNMUL) bersama Pemuda Inspirasi Nusantara, Jum’at (21/8/2026).
Pada seminar tersebut, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim, Lani Tanujaya, menjelaskan terkait kondisi pangan di kaltim, salah satunya terkait produksi jagung yang melonjak dari 3.955 ton pada 2024 menjadi 10.290 ton pada 2025, lebih dari 160 persen hanya dalam setahun. Sementara itu, sebuah pabrik pengolahan di Samboja membutuhkan pasokan jagung 40–50 ton per hari, setara hasil panen sekitar 300 hektare lahan setiap bulan.
“Prinsipnya sederhana, petani menanam, industri menyerap, karena dengan kepastian pasar seperti itu, simulasi usaha petani jagung seluas satu hektare bisa menghasilkan laba bersih Rp10–15 juta per musim tanam, sementara skala dua hektare berpotensi mencapai Rp20–30 juta permusim. Jadi sudah waktu generasi muda di kaltim melihat pertanian sebagai peluang bisnis, bukan sekadar warisan orang tua”, ujar lani.
Namun peserta seminar ketahanan pangan ini juga diajak melihat fakta lain, bahwa kaltim sebenarnya masih defisit sekitar 170.000 ton beras per tahun dan bergantung pada pasokan luar daerah. Lahan sawah terus tergerus alih fungsi menjadi pertambangan dan perkebunan sawit, demikian pula sektor peternakan masih bergantung pada impor.
“Pertanyaannya, apakah Kaltim hanya akan menjadi penonton, atau mampu menjadi pemasok utama kebutuhan pangan IKN?” kata Lani.
Selain perwakilan dari KADIN, Guru Besar Fakultas Pertanian UNMUL, Prof. Dr. Bernatal Saragih, S.P., M.Si., turut hadir menjadi narasumber. Ia memperkuat gambaran yang disampaikan dengan KADIN dengan kerangka yang lebih luas. Menurutnya, ketahanan pangan bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga akses, pemanfaatan, dan stabilitas, empat aspek yang menurutnya masih perlu terus diperkuat di Kaltim. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) provinsi memang tergolong tinggi, tetapi disparitas antarkabupaten/kota masih lebar, terutama akibat biaya logistik yang mahal dan wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Ia mengusulkan lima hub logistik regional yang menghubungkan jalur sungai, jalan nasional, pelabuhan, dan bandara agar pasar pangan yang selama ini terfragmentasi bisa menyatu.
“IKN bisa menjadi katalisator, tapi juga bisa menjadi beban tambahan, tergantung apakah produksi dan distribusi lokal kita diperkuat atau tidak,” kata Prof. Bernatal.
Selanjutnya, dari sisi kearifan lokal, tokoh adat Kalimantan Timur, Hendrik Tandoh, membawa forum kembali ke akar persoalan. Ia mengenang bagaimana masyarakat adat di pedalaman dulu ustru memiliki ketahanan pangan yang kuat, jauh sebelum investasi sawit atau tambang batu bara masuk. Pola berladang berpindah membuat lumbung di rumah panjang selalu terisi, rempah-rempah tumbuh liar, dan tanaman obat tradisional tersedia tinggal petik.
“Semakin sering berpindah, semakin kuat pula ketahanan pangan mereka,” katanya. Kini, menurut Hendrik, keadaan itu berbalik. Lahan pertanian menyusut akibat investasi tambang dan sawit, sementara lulusan kuliah justru berlomba masuk perusahaan atau menjadi ASN. “Kitadimanjakan oleh investasi yang ada,” ujarnya, mengajak generasi muda memulai dari hal sederhana: menanam cabai dan serai di pekarangan rumah sendiri.
Hendrik turut menitipkan pesan yang lebih mendesak menjelang September: musim kemarau panjang dan risiko kebakaran lahan mengancam masa tanam petani di daerah hulu. Ia mengajak semua pihak untuk turut menjaga kelestarian lingkungan dan mewaspadai risiko kebakaran lahan menjelang musim tanam, sekaligus menjaga situasi Kaltim tetap kondusif, sebab menurutnya ketahanan pangan juga soal menjaga persatuan di tengah keberagaman.
Dari sisi potensi daerah dan keterlibatan generasi muda, Perwakilan Pemuda Kaltim, Alfonsius Limba, mengajak generasi muda mengubah cara pandang terhadap sektor pertanian. “Kaltim sebenarnya punya industri pupuk yang beroperasi hingga saat ini, yaitu Pupuk Kaltim, bagian dari ekosistem Pupuk Indonesia. Ini modal besar yang perlu terus kita optimalkan bersama,” ujarnya. Ia mengajak mahasiswa Fakultas Pertanian membantu petani memanfaatkan akses pupuk bersubsidi, mulai dari pendaftaran e-RDKK hingga penebusan lewat aplikasi i-Pubers dan kanal distribusi resmi. Ia juga mengaitkan ancaman El Nino terhadap ketersediaan air petani, seperti yang disinggung Hendrik Tandoh, dengan program TNI Manunggal Air yang menurutnya perlu terus dikawal hingga ke tingkat desa.
Alfonsius turut mengutip sejumlah angka referensi mengenai kondisi pupuk nasional. Menurutnya, kapasitas produksi berkisar 14 juta ton per tahun, jauh di atas kebutuhan subsidi tahunan sekitar 9,8 juta ton, dengan realisasi penyaluran yang telah menembus lebih dari separuh target tahun ini, atau sekitar 6 juta ton. Di Samarinda sendiri, stok pupuk bersubsidi yang tersedia disebutnya mencapai sekitar 1.900 ton, melampaui alokasi kota ini untuk satu tahun penuh sebesar 1.700 ton, sehingga kebutuhan petani hingga musim tanam September mendatang dinilai masih aman.
Ia menutup bagiannya dengan ajakan kolaborasi. “Diperlukan gerakan kolaboratif antara kampus, mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan petani untuk menjawab berbagai persoalan di lapangan,” ujarnya, menekankan pentingnya tindakan nyata, bukan sekadar diskusi atau kebijakan. Ke depan, mahasiswa diharapkan menjadi jembatan yang mendekatkan program pemerintah kepada petani, turut membantu pengawasan penyaluran pupuk, dan menjadi agen perubahan.
Kemudian, akademisi yang pakar secara keilmuan soal pertanian juga turut memberi wejangan kepada peserta seminar, Wakil Dekan III Fakultas Pertanian UNMUL, Ir. Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D., yang diberi kesempatan untuk memberi sambutan pembuka, menegaskan bahwa ketahanan pangan tak cukup ditopang sumber daya alam, teknologi, dan modal saja, tetapi juga pemimpin muda yang berani memperjuangkan hak-hak petani. “Peran strategis pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton; pemuda harus menjadi pemain utama,” ujarnya.
Ajakan untuk berkolaborasi ini justru muncul berulang dari tiga sudut pandang yang berbeda sepanjang seminar. Lani Tanujaya menyebutnya sinergi enam pilar, mulai dari Kadin Kaltim sebagai fasilitator hingga mahasiswa sebagai penggerak inovasi. Prof. Bernatal menyebutnya kolaborasi pentahelix, yang menyatukan akademisi, dunia usaha, pemerintah, masyarakat, dan media. Sementara Alfonsius menyebutnya gerakan kolaboratif antara kampus, mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan petani. Istilahnya berbeda, tetapi pesannya sama: ketahanan pangan Kaltim tidak bisa diperjuangkan sendiri-sendiri.
Prof. Bernatal menutup paparannya dengan mengajak generasi muda untuk tidak hanya menjadi konsumen pangan. Mereka perlu menjadi produsen, pencipta teknologi, dan pencipta nilai tambah, menutup dengan satu kalimat yang menjadi semangat seminar: Membangun Kalimantan Menghidupi Nusantara.
