Portalikn.id, Samarinda – Gelombang kekhawatiran terkait rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) terus mengemuka di Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi melemahkan kemampuan fiskal daerah dan mengancam keberlanjutan pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur, DBH bukan sekadar angka dalam struktur anggaran, melainkan hak konstitusional yang menentukan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjaga kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menolak rencana pemotongan DBH oleh pemerintah pusat.
“Saya mendukung penuh sikap tegas Pemprov Kaltim dalam menolak rencana pemotongan DBH oleh pemerintah pusat, karena Kaltim memiliki hak yang jelas atas porsi DBH sesuai amanat regulasi,” tegas Sugiyono.
Ia menilai selama ini Kalimantan Timur telah bersikap tenang dan konstruktif dalam menyampaikan keberatan kepada pemerintah pusat. Namun sikap tersebut, menurutnya, tidak boleh dimaknai sebagai kelemahan, terutama ketika kebijakan yang diambil mulai berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
“Jika kebijakan pemotongan DBH tetap dilanjutkan, dampaknya akan sangat signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah dan berpotensi melemahkan pelayanan publik,” ujarnya.
Sugiyono menekankan bahwa jalur diplomasi dan mekanisme konstitusional harus tetap menjadi langkah utama dalam menyikapi persoalan ini. Namun di sisi lain, pemerintah pusat juga dinilai wajib menunjukkan itikad baik dengan merespons secara proporsional keberatan yang disampaikan daerah.
Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak boleh dipinggirkan apabila jalur formal tidak menghasilkan solusi yang adil. Selama berada dalam koridor hukum dan konstitusi, ruang bagi suara publik harus tetap dibuka.
“Jika warga Kaltim mempertimbangkan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi turun ke jalan, suara tersebut tidak boleh diabaikan selama dilakukan dalam koridor konstitusional,” tandasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan DBH bukanlah soal kepentingan politik semata, melainkan menyangkut keberlangsungan fiskal daerah. Hal tersebut akan menentukan apakah program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan sosial dapat terus berjalan demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. (Adv
