Portalikn.id, PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kekosongan Operasi Perangkat Daerah (OPD), Hal itu tentunya akan menghambat kinerja pemerintah jika tidak segera di isi. Kesongan OPD kemudian mendapat perhatian dari Ketua DPRD PPU, DPRD berharap agar persoalan kekosongan OPD segera diselesaikan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syahruddin M Noor pun menanggapi persoalan tersebut, menurutnya beberapa kepala OPD masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT), dirinya meminta kepada pemerintah setempat untuk segera mengisi kekosongan itu.
“Kan kita sudah tau dari kabar yang beredar bahwa banyaknya OPD mengalami Kekosongan, dan pemerintah harusnya segera menyelesaikan masalah ini, apalagi belasan kepala dinas masih berstatus PLT”, Kata syahrudin, Minggu (2/4/23).
Pihaknya pun membeberkan OPD yang alami kekosongan di antaranya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu, Dinas Pertanian serta Inspektorat.
Saat ditemui awak media, Syahruddin sapaan akrabnya mendorong pemerintah untuk lakukan lelang jabatan (Open Bidding) guna OPD yang mengalami kekosongan dapat di isi oleh kepala-kepala yang baru.
“Saran saya untuk segara dibuka open bidding supaya secepatnya OPD yang kosong segera diisi,” ungkapnya
Dari kasus tersebut, dirinya menilai dengan melakukan pengisian maka kinerja pegawai kedepannya akan melaksanakan tugasnya dengan efektif dan maksimal serta menjalankan program-program yang telah dianggarkan pada APBD tahun 2023.
Lebih lanjut, Kata dia, pihaknya mengkhawatirkan nantinya jika terdapat jabatan setingkat eselon II hanya ditempati oleh pejabat berstatus Plt tentu mereka tidak berani mengeksekusi kegiatan terlebih jika nilainya terbilang besar.
“Kalau sudah definitif kepala OPD-nya saya kira tidak ada alasan untuk melaksanakan karena itu program OPD,” ungkapnya.
Mengingat masa jabatan Bupati Kabupaten PPU akan selesai, Syahruddin berharap kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini guna membuat PPU menjadi Kabupaten yang lebih baik kedepannya.
” Hal ini juga merupakan percepatan pelayanan kepada masyarakat Benuo Taka kedepannya,” tandasnya. (Adv/sayy/dprdppu)
