Portalikn.id, – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan sepanjang tahun 2025 menunjukkan kecenderungan yang relatif sama di seluruh daerah pemilihan.
Hal tersebut disampaikan Yenni kepada awak media usai memimpin Rapat Paripurna ke-48 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (1/12/2025).
“Setahun tiga kali kami melaksanakan masa sidang untuk reses. Usulan masyarakat kurang lebih sama di setiap daerah pemilihan,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) itu.
Yenni menjelaskan, aspirasi masyarakat masih didominasi kebutuhan di sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan. Selain itu, masyarakat juga banyak mengusulkan dukungan terhadap tenaga pendukung dan instruktur kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Usulan seputar infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, dan jembatan memang menjadi yang paling banyak disampaikan. Hampir di semua fraksi juga kurang lebih sama,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Menurut Yenni, hasil reses ini menjadi bahan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya. Ia menilai, tiga sektor utama tersebut sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan aktivitas ekonomi daerah.
“Intinya kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Bagaimana jalan dan jembatan mendukung target peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Terkait perubahan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Yenni menyebut penyesuaian tersebut tidak berdampak langsung pada fungsi DPRD, namun berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Untuk DPRD mungkin tidak berpengaruh langsung, tapi dampaknya sangat terasa bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, berkurangnya anggaran pembangunan daerah hingga hampir Rp6 triliun menjadi tantangan besar dalam merealisasikan program-program yang menyentuh kebutuhan publik.
“Dari hasil TKD yang berkurang hampir Rp6 triliun itu pasti berdampak,” ujarnya.
Meski demikian, Yenni tetap optimistis pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan mampu merumuskan strategi terbaik untuk meminimalkan dampak penurunan fiskal tersebut. Ia berharap pemerintahan yang baru dapat menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Timur. (Adv).
