Portalikn.id, Samarinda – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, H. Salehuddin, S.Sos., S.Fil., M.AP, menyuarakan keprihatinannya terhadap masih buruknya tata kelola pertambangan di daerah. Ia secara tegas menilai bahwa aktivitas tambang ilegal di Kaltim telah berkembang secara sistematis dan kian meresahkan.
Dalam keterangannya, Salehuddin mengungkapkan bahwa pertambangan ilegal tidak lagi berjalan sporadis, melainkan melibatkan sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk kemungkinan adanya aparat desa atau pejabat kecamatan yang melakukan pembiaran.
“Ini sudah berjalan secara sistematis, maka saya meminta aparat hukum bertindak tegas agar tidak berlarut-larut. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi persepsi yang dibenarkan karena terus berulang,” ujar politisi Partai Golkar itu, Kamis (24/7/2025).
Ia juga menyoroti dampak luas dari tambang ilegal, mulai dari kerusakan lingkungan, perusakan infrastruktur, hingga kriminalisasi warga yang bersuara. Lebih lanjut, Salehuddin menekankan bahwa keselamatan aktivis dan masyarakat yang menolak aktivitas tambang ilegal sangat rentan terancam.
“Meskipun DPRD hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi, kami terus mendorong pemerintah pusat untuk lebih serius dalam menindak praktik tambang ilegal ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, praktik tambang ilegal juga berdampak pada perampasan lahan pertanian dan permukiman, merugikan warga kecil yang seharusnya dilindungi negara.
Salehuddin juga menyinggung kasus yang terjadi di Muara Kate sebagai contoh nyata dampak kriminalisasi terhadap warga. Ia mendesak agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
“Pemerintah daerah harus mengambil peran lebih aktif dalam melindungi warganya dari ancaman tambang ilegal. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tapi juga soal keadilan dan keselamatan rakyat,” pungkasnya. (Adv).
