Portalikn.id, Samarinda – Penanganan banjir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan berbagai pihak. Banjir yang terjadi hampir setiap tahun telah menjadi momok bagi warga, terutama mereka yang bermukim di wilayah rawan genangan karena dampaknya yang langsung mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat.
Beragam gagasan terus bermunculan untuk menuntaskan persoalan tahunan tersebut. Perbedaan pendekatan antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai bukan sebagai bentuk pertentangan, melainkan bagian dari upaya mencari solusi paling efektif.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menegaskan bahwa rencana penanganan banjir melalui Sungai Karang Mumus maupun pengerukan Sungai Mahakam sama-sama memiliki urgensi dan tidak bisa dipisahkan.
“Keduanya prioritas. Dari versi Wali Kota Samarinda Andi Harun, prioritas utamanya melalui Karang Mumus, tapi Gubernur Kaltim menginginkan pengerukan Sungai Mahakam,” ujar Subandi.
Menurutnya, perbedaan fokus kebijakan tersebut justru harus dibaca sebagai peluang kolaborasi lintas kewenangan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
Subandi menjelaskan, program yang dirancang Pemerintah Kota Samarinda berangkat dari pendekatan hulu, khususnya kawasan Sungai Karang Mumus. Kawasan hulu dinilai menjadi titik krusial karena berperan besar dalam menentukan debit air yang mengalir ke wilayah hilir dan kawasan permukiman.
“Programnya Wali Kota itu dari hulu Sungai Karang Mumus, karena sumber air dari hulu. Nantinya debit air akan diatur melalui folder yang direncanakan,” jelasnya.
Ia berharap adanya keselarasan kebijakan antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim agar penanganan banjir dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. (Adv).
