Portalikn.id, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, La Ode Nasir, mengkritik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilainya abai terhadap kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), meski peran mereka sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda.
La Ode mendesak pemerintah daerah agar menjadikan kesejahteraan guru TPA sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan sumber daya manusia.
“Guru TPA adalah ujung tombak pendidikan karakter anak-anak. Tapi ironisnya, mereka hidup dalam kondisi yang kurang sejahtera karena honor yang diterima sangat minim, bahkan ada yang tidak menerima sama sekali,” ujarnya, Jum’at (23/5/2025).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, para guru TPA selama ini bekerja dalam diam dan tanpa banyak sorotan publik, padahal peran mereka sangat besar dalam membentuk nilai-nilai moral dan religius anak sejak usia dini.
“Ini bukan pekerjaan kecil. Keikhlasan mereka luar biasa. Tapi kenyataannya, banyak dari mereka hanya mengandalkan sumbangan masyarakat untuk bertahan hidup,” tambahnya.
La Ode menegaskan bahwa jika pemerintah benar-benar serius dalam membangun generasi yang religius dan berakhlak, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah memberikan perhatian khusus kepada para pendidik agama.
“Tanpa dukungan kepada guru TPA, pembangunan karakter bangsa akan pincang. Apresiasi terhadap mereka tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih. Harus ada kebijakan nyata yang melindungi dan menyejahterakan mereka,” tegasnya.
Ia pun menyarankan agar Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau menggunakan skema hibah untuk mendukung pendidikan keagamaan, termasuk memberikan insentif bagi guru-guru TPA.
“Kalau guru mata pelajaran bisa mendapat tunjangan, kenapa guru TPA tidak? Padahal mereka juga mendidik, bahkan di bidang yang sangat fundamental,” ujarnya.
Terakhir, La Ode menekankan pentingnya kepastian masa depan bagi para guru TPA dan mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun rencana strategis yang jelas, mulai dari pendataan hingga pemberian insentif secara rutin sebagai bentuk pengakuan atas peran penting mereka dalam pembangunan karakter bangsa. (Adv).
