Portalikn.id, Samarinda – Pembahasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk periode 2025–2029 menjadi perhatian serius DPRD Kaltim.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis (19/6/2025), dipaparkan sejumlah aspek penting dalam dokumen RPJMD tersebut.
Di antaranya isu-isu strategis, tantangan pembangunan, proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta estimasi pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah program-program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti Gratispol dan Jospol.
Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan sosial dan pendidikan, seperti pembiayaan pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga S3, Bantuan Pelayanan Umat Sejahtera (BPUS), bantuan untuk marbot, penyediaan Wi-Fi gratis, serta program kesejahteraan lainnya.
“Program-program ini sangat membantu masyarakat, tetapi kita harus pastikan tidak terjadi overlap dengan program yang sudah dijalankan oleh kabupaten/kota, seperti BPUS gratis yang sebagian besar sudah diberikan oleh pemerintah daerah setempat,” jelas Syarifatul.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data serta evaluasi terhadap program yang berjalan agar dana yang digunakan benar-benar efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pansus DPRD Kaltim akan terus melakukan pendalaman terhadap dokumen RPJMD tersebut, guna memastikan keselarasan antara visi-misi gubernur dan kebutuhan riil masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Timur. (Adv).
