Portalikn.id, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengusulkan pembentukan badan pengelola perairan lintas air yang melibatkan pemerintah daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Usulan ini mencuat setelah insiden berulang berupa tabrakan ponton ke struktur Jembatan Mahakam.
Hasanuddin menilai, sudah saatnya Kalimantan Timur memiliki badan khusus untuk mengelola lalu lintas air, sebagaimana yang telah diterapkan di Banjarmasin. Di wilayah tersebut, Pelindo dan BUMD membentuk anak perusahaan yang fokus mengatur aktivitas perairan.
“Sudah waktunya kita bentuk badan khusus seperti di Banjarmasin, di mana Pelindo dan BUMD membentuk anak perusahaan untuk mengelola perairan,” ujarnya.(05/06/2025)
Menurutnya, insiden berulang ini menunjukkan kelemahan dalam sistem tata kelola perairan serta perlunya regulasi baru yang lebih relevan dengan kondisi infrastruktur saat ini.
“Perda Nomor 1 Tahun 1989 sudah tidak memadai. Saat itu belum ada Jembatan Mahkota II dan Mahulu. Perlu direvisi atau dibuat perda baru,” tegas Hasanuddin.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan, termasuk tidak berfungsinya fasilitas seperti CCTV serta belum maksimalnya penegakan panduan lalu lintas air. Sebagai solusi, ia mengusulkan agar kapal-kapal pengangkut komoditas besar diwajibkan ikut asuransi, yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan sistem keamanan. “Kalau GT-nya besar, ya harus ikut asuransi. Harusnya bisa bantu biayai keamanan jembatan, termasuk pemasangan CCTV,” jelasnya.
Hasanuddin juga meminta agar Satuan Operasi Pelabuhan (SOP) tidak memberikan izin berlayar jika tidak ada sistem pengamanan yang memadai di sekitar Jembatan Mahakam. “Kalau SOP tidak keluarkan izin pemanduan, kapal nggak bisa lewat. Jadi kuncinya di SOP. Kalau nggak ada jaminan keamanan, jangan dikasih jalan,” katanya tegas.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kaltim telah menyepakati penutupan sementara lintasan bawah Jembatan Mahakam hingga pelindung jembatan (pender) dibangun dan sistem navigasi diperbaiki. “Kalau ini sampai kejadian lagi, itu bukan sekadar kelalaian, tapi kelengahan sistemik,” pungkasnya. (Adv).
