Portalikn.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kalimantan Timur masih mengalami kekurangan tenaga ahli gizi. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap tingginya prevalensi stunting di daerah yang pada 2024 tercatat mencapai 22,2 persen.
Menurut Ananda, keterbatasan jumlah tenaga gizi menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya upaya penurunan stunting di Benua Etam. Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang secara rutin mencetak lulusan ahli gizi.
“Kalimantan Timur sebenarnya memiliki banyak perguruan tinggi yang menghasilkan SDM ahli gizi setiap tahunnya, seperti Universitas Mulawarman, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kaltim, hingga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Samarinda. Ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli gizi,” ujar Ananda saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan bahwa untuk mencapai target nasional penurunan stunting, Kalimantan Timur perlu menambah jumlah tenaga ahli gizi hingga dua kali lipat dari kondisi saat ini.
Ia menjelaskan, secara nasional rasio ideal tenaga gizi adalah 35 orang untuk setiap 100 ribu penduduk. Namun di Kalimantan Timur, standar tersebut masih jauh dari terpenuhi.
“Saat ini jumlah ahli gizi di Kaltim hanya sekitar 503 orang, sementara jumlah penduduk sudah menembus lebih dari 4 juta jiwa. Artinya, satu tenaga gizi di Kaltim harus melayani jauh lebih banyak penduduk dari standar ideal,” bebernya.
Dengan kondisi tersebut, rasio tenaga gizi di Kaltim hanya sekitar 13 orang per 100 ribu penduduk, jauh di bawah standar nasional.
“Seharusnya 100 ribu penduduk dilayani oleh 35 tenaga gizi, tetapi di Kaltim hanya sekitar 13 orang. Ini jelas tidak ideal,” imbuh Ananda.
Ia menegaskan pentingnya penambahan tenaga gizi agar pelayanan dan pemantauan status gizi masyarakat dapat berjalan lebih efektif, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Kekurangan SDM gizi ini, lanjutnya, terjadi di berbagai fasilitas kesehatan hingga Posyandu.
“Akibatnya, pemantauan tumbuh kembang anak tidak bisa dilakukan secara intensif dan cakupan intervensi gizi spesifik menjadi lebih rendah,” jelasnya.
Ananda menilai lemahnya distribusi tenaga gizi di lapangan menjadi salah satu penghambat utama penurunan angka stunting di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, DPRD Kaltim mendesak pemerintah daerah untuk segera menambah dan memeratakan penempatan tenaga ahli gizi guna mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting secara lebih menyeluruh. (Adv)
