Portalikn.id, Samarinda – Dua organisasi masyarakat, Kalekale Kalimantan Timur (KKT) dan Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM), menggelar aksi unjuk rasa di Gedung E Kantor DPRD Kalimantan Timur, Rabu (28/5/2025).
Aksi ini bertujuan menyuarakan aspirasi terkait ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang didampingi oleh sejumlah anggota Komisi III DPRD Kaltim, antara lain Subandi, Sugiyono, Jahidin, dan Baharuddin Muin. Turut hadir dalam pengamanan kegiatan tersebut aparat dari Polresta Samarinda.
Dalam orasinya, para demonstran menyampaikan lima tuntutan utama, yakni penggunaan hak anggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan secara maksimal oleh DPRD Kaltim terhadap pembangunan infrastruktur di Mahakam Ulu, khususnya akses jalan darat yang masih sangat terbatas.
Penyelesaian pembangunan jalan darat yang layak dan aman ke seluruh wilayah Mahakam Ulu, terutama menuju Long Apari dan kawasan perbatasan, agar program *Gratispol* (Gratis, Tuntas, dan Terpolakan) dari Gubernur Kaltim bisa dirasakan secara merata.
Transparansi anggaran dalam setiap proyek pembangunan, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan untuk mencegah terjadinya proyek yang tidak berkualitas.
Pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai simbol kedaulatan dan kebanggaan NKRI di wilayah perbatasan.
Peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Mahakam Ulu melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan agar masyarakat lebih maju dan mandiri.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan dukungannya terhadap aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa Mahakam Ulu harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.
“Dengan pertemuan hari ini, harapan saya ini menjadi agenda supaya kita bekerja. Pemerintah daerah jangan biarkan Mahakam Ulu tertinggal. Segera bangun infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum. Program *Gaspol* sangat penting, dan layanan kesehatan di sana masih sangat kurang,” ujar Hasanuddin di hadapan massa aksi.
Ia juga menyatakan bahwa DPRD Kaltim akan mengawal upaya percepatan pembangunan di Mahakam Ulu demi keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (Adv).
