Portalikn.id, Samarinda – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya menjadikan sektor ekonomi rakyat sebagai prioritas utama dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029.
Dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Ketua Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa sudah saatnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas.
Ia menjelaskan bahwa penguatan sektor ekonomi lokal, seperti UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, merupakan kunci untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Sektor-sektor ini dinilai bukan hanya padat karya, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi daerah.
“Sayangnya, dukungan terhadap sektor ini masih minim, baik dari sisi infrastruktur, kebijakan fiskal, maupun alokasi anggaran,” jelas Firnadi.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya mengubah paradigma pembangunan pertanian dan perikanan dari sekadar subsisten menjadi sektor produktif yang terintegrasi dalam rantai pasok industri dan ekspor. Selain itu, Firnadi menyoroti perlunya penguatan konektivitas antara desa dan kota serta optimalisasi pemanfaatan teknologi.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, UMKM dinilai sebagai sektor yang paling tangguh dan adaptif. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengalokasikan anggaran lebih besar dan lebih terarah untuk mendukung pelatihan, permodalan, dan digitalisasi UMKM.
“UMKM telah membuktikan dirinya saat pandemi. Kini saatnya mereka menjadi pelaku utama dalam ekonomi modern,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong pengarusutamaan ekonomi syariah dan koperasi sebagai sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Firnadi menyebut potensi ekonomi syariah di Kalimantan Timur sangat besar, terutama di kalangan pesantren dan pelaku usaha berbasis etika. (Adv).
