Portalikn.id, Samarinda – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk menjadi suara rakyat yang kritis dan solutif dalam pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-16 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025).
“Pembangunan bukan hanya infrastruktur, tapi juga membesarkan yang kecil agar bisa bertahan,” tegas Sekretaris Fraksi PKB, Sulasih, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.
Fraksi PKB secara khusus menyoroti pentingnya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama ekonomi rakyat. Fraksi ini mendesak pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan nyata dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, penyediaan alat produksi, hingga akses permodalan.
“UMKM adalah jantung ekonomi rakyat. Bila ingin perekonomian Kaltim tumbuh dari bawah, maka berdayakan UMKM dengan sistematis dan konsisten,” ujar Sulasih.
Sebagai langkah konkret, Fraksi PKB merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk memperdalam pembahasan RPJMD. Menurut mereka, pembentukan Pansus penting agar seluruh masukan dari masyarakat bisa terakomodasi secara menyeluruh dan profesional.
“Dibutuhkan telaah lebih mendalam dan inklusif. Pansus adalah wadah terbaik untuk memastikan seluruh masukan dan kritik terakomodasi secara profesional,” tambah Sulasih.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB menyoroti setidaknya 14 aspek strategis yang harus menjadi perhatian dalam RPJMD 2025–2029.
Di antaranya adalah ketimpangan pendidikan, tingginya pengangguran lulusan sarjana, kesenjangan infrastruktur, kerusakan lingkungan akibat pertambangan, keterbatasan akses listrik di desa, persoalan banjir, perlindungan masyarakat lokal, dan tentu saja, penguatan UMKM.
Melalui pandangan tersebut, Fraksi PKB berharap RPJMD Kaltim 2025–2029 tidak berhenti pada tataran formalitas, tetapi benar-benar menjadi dokumen arah pembangunan yang adil, berpihak kepada rakyat, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. (Adv).
