Portalikn.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, menilai penanganan banjir di Kota Samarinda tidak akan memberikan hasil maksimal apabila Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki strategi yang sejalan.
Menurut Giaz, persoalan banjir membutuhkan pembiayaan yang besar serta perencanaan yang matang, sehingga koordinasi antarlevel pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan.
“Persoalan banjir memerlukan pembiayaan besar sehingga koordinasi menjadi kunci utama,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perbedaan fokus antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi seharusnya tidak menjadi hambatan. Giaz mencontohkan, Wali Kota Samarinda lebih menitikberatkan penanganan di Sungai Karang Mumus, sementara Pemprov Kaltim melalui Gubernur menyoroti kondisi Sungai Mahakam.
Menurut politisi Partai NasDem tersebut, kedua pendekatan itu sama-sama benar karena Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam merupakan bagian dari satu sistem aliran air yang saling berkaitan di wilayah Samarinda.
Oleh karena itu, Giaz menegaskan pentingnya mempertemukan kedua pihak untuk merumuskan prioritas bersama. Pemerintah kota, kata dia, perlu menjabarkan kebutuhan paling mendesak di lapangan, sementara pemerintah provinsi harus melihat sektor mana yang dapat dibantu sesuai kewenangannya.
“Dengan penyelarasan itu, penanganan banjir bisa berjalan lebih terarah dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Giaz juga mengingatkan bahwa penataan Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam tidak dapat dipisahkan. Ia menyinggung pandangan yang menyebut perbaikan di Karang Mumus tidak akan efektif jika kondisi Sungai Mahakam masih mengalami pendangkalan.
“Hal itu sangat mungkin terjadi, sehingga kedua sungai harus ditangani secara bersamaan,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota akan sangat menentukan keberhasilan program pengendalian banjir di Samarinda. Selain penataan sungai, ia menilai pembangunan drainase, normalisasi aliran air, serta pengawasan terhadap aktivitas yang memengaruhi daerah resapan juga harus menjadi bagian dari kerja bersama.
“Yang kita butuhkan adalah keselarasan. Provinsi dan kota harus benar-benar klop agar persoalan banjir bisa ditangani secara tuntas,” tutup Giaz. (Adv).
