Portalikn.id, Samarinda – Ancaman terhadap keselamatan Jembatan Mahakam kembali mencuat setelah proyek perbaikan fender-struktur pelindung vital bagi tiang utama jembatan—tak kunjung menunjukkan perkembangan. Kondisi ini memicu sorotan keras dari DPRD Kalimantan Timur, yang menilai pemerintah pusat maupun daerah gagal menunjukkan ketegasan dalam menangani persoalan yang menyangkut keselamatan publik.
Fender berfungsi menahan benturan kapal tongkang yang melintas di Sungai Mahakam. Berdasarkan data Pelindo Kaltim, lebih dari 200 kapal melewati area tersebut setiap hari, menjadikannya salah satu jalur logistik tersibuk di Indonesia Timur. Tanpa fender yang berfungsi optimal, tiang utama jembatan berada pada risiko tinggi jika tertabrak kapal.
Hingga pertengahan 2025, perbaikan fender yang sebelumnya ditargetkan rampung pada September hingga November 2025 masih mandek. Tidak ada laporan progres, tidak ada paparan timeline, dan tidak ada informasi resmi dari pihak pelaksana.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, menyayangkan kurangnya transparansi tersebut. Ia menegaskan bahwa laporan Komisi II DPRD sebelumnya menyebut pekerjaan semestinya sudah rampung.
“Berdasarkan laporan Komisi II, pengerjaan fender seharusnya selesai September atau paling lambat November 2025. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan sama sekali,” tegasnya.
Hasanuddin menilai kondisi ini sangat membahayakan. Menurutnya, satu benturan besar dari kapal tongkang dapat menyebabkan tiang jembatan miring dan memicu bencana.
“Kalau tiang utama yang kena, itu bisa bencana nasional. Jembatan bisa miring dan perbaikannya tidak sederhana,” ujarnya.
Sebagai salah satu infrastruktur vital, Jembatan Mahakam merupakan penghubung utama mobilitas darat antara wilayah timur dan barat Samarinda. Gangguan pada jembatan tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan parah, menghambat distribusi barang, hingga menahan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
DPRD Kaltim menegaskan bahwa perbaikan fender bukan sekadar urusan teknis, tetapi menyangkut keselamatan ribuan pengguna jalan setiap hari. Pemerintah diminta mengambil tindakan cepat dan tegas sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan.
“Kami tidak akan menunggu kejadian berikutnya. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada alasan teknis atau administratif,” pungkas Hasanuddin. (Adv)
