Portalikn.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti kebutuhan mendesak penambahan tenaga gizi di Kalimantan Timur. Menurutnya, ketersediaan tenaga gizi yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan kesehatan anak sekaligus menentukan keberhasilan berbagai program nasional, termasuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di Kaltim.
Ananda menjelaskan bahwa standar nasional menetapkan rasio tenaga gizi sebesar 0,35 per seribu penduduk, atau setara dengan 35 tenaga gizi untuk setiap 100 ribu jiwa.
“Namun kondisi di Kalimantan Timur masih jauh dari angka ideal tersebut. Dengan jumlah penduduk sekitar 4,045 juta jiwa, Kaltim seharusnya memiliki lebih dari 1.400 tenaga gizi,” ujarnya di Samarinda.
Saat ini, lanjut Ananda, jumlah tenaga gizi yang tersedia di Kaltim baru mencapai 503 orang. Dengan angka tersebut, rasio tenaga gizi hanya sekitar 13 orang per 100 ribu penduduk, jauh di bawah standar yang ditetapkan.
Kekurangan sumber daya manusia (SDM) gizi tersebut berdampak langsung pada berbagai layanan dasar. Mulai dari konseling gizi yang belum merata, posyandu yang kekurangan tenaga ahli, hingga pemantauan tumbuh kembang anak yang belum optimal. Kondisi ini juga menyebabkan intervensi gizi spesifik belum mampu menjangkau seluruh sasaran.
Situasi tersebut, menurut Ananda, berpotensi memperbesar risiko stunting dan gizi buruk yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di Kalimantan Timur.
Ia menegaskan bahwa persoalan kekurangan tenaga gizi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Untuk itu, Ananda mendorong Dinas Kesehatan Kaltim agar memperkuat kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi kesehatan di daerah, seperti Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Universitas Mulawarman (Unmul), serta politeknik kesehatan lainnya.
“Mahasiswa yang sedang menjalani praktik lapangan bisa menjadi dukungan awal untuk menutup kekosongan tenaga di lapangan,” katanya.
Selain penguatan kerja sama, Ananda menyatakan DPRD Kaltim akan memperkuat fungsi pengawasan agar pemerintah daerah lebih agresif dalam memenuhi kebutuhan tenaga gizi.
“Percepatan pemenuhan SDM gizi sangat penting agar target penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara menyeluruh,” pungkasnya. (Adv)
