Portalikn.id. Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti masih belum optimalnya kapasitas pendidikan di Kaltim, terutama dari sisi sarana dan prasarana (sapras) yang dinilai belum memadai.
Ia meminta agar semua tingkatan pemerintah tidak bersikap sektoral dalam menangani isu pendidikan.
“Kekurangan kita itu terutama pada sarana dan prasarana sekolah. Ada sekolah yang lingkungannya tidak lagi layak untuk proses belajar-mengajar,” ujarnya.
Darlis menegaskan bahwa persoalan pendidikan di Kaltim tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup keterbatasan ruang belajar, kekurangan tenaga pendidik usia produktif, serta ketimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Politisi ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau setiap level pemerintahan masih berjalan sendiri-sendiri, jangan berharap pendidikan kita bisa maju,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak bersikap lepas tangan hanya karena pendidikan dasar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Jangan karena pendidikan dasar itu urusan kabupaten/kota, lalu pemerintah provinsi abai. Harus ada kolaborasi lintas sektor,” tambahnya.
Tak hanya itu, Darlis juga menyoroti tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam sektor pendidikan. Menurutnya, hal ini menunjukkan belum maksimalnya serapan anggaran meski kebutuhan di lapangan sangat tinggi.
“Di satu sisi kebutuhan di lapangan tinggi, tapi di sisi lain masih ada SiLPA. Ini harus jadi perhatian bersama di daerah,” pungkasnya. (Adv).
