Portalikn.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menaruh perhatian serius terhadap persoalan rendahnya serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai kondisi tersebut sebagai sinyal adanya persoalan pada tahap perencanaan program dan kegiatan.
Ananda mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir serapan anggaran menjelang akhir tahun anggaran kerap tidak mencapai target optimal. Bahkan, masih ditemukan sisa anggaran dalam jumlah besar ketika waktu pelaksanaan kegiatan hampir berakhir.
“November masih ada sisa anggaran hampir 40 persen. Ada yang salah dari perencanaannya,” ungkap Ananda.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran tidak bisa semata-mata disebabkan oleh faktor teknis pelaksanaan di lapangan. Ia menekankan bahwa perencanaan yang matang sejak awal menjadi kunci agar setiap program dan kegiatan dapat dijalankan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Ananda juga mengingatkan bahwa batas akhir penyelesaian kegiatan pada 20 Desember merupakan ketentuan yang tidak dapat ditawar. Oleh karena itu, seluruh OPD diminta lebih disiplin dalam menyusun jadwal kerja serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, DPRD Kaltim akan memperketat fungsi kontrol terhadap proses perencanaan dan penganggaran di setiap OPD. Langkah ini diharapkan dapat mencegah persoalan rendahnya serapan anggaran terus berulang dari tahun ke tahun.
“Semoga keputusan terkait tender dini segera ditetapkan agar penyesuaian jadwal kerja dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan efisien,” harapnya.
Melalui pengawasan yang lebih ketat serta perencanaan yang lebih baik, DPRD Kaltim berharap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. (Adv)
