Portalikn.id, Samarinda – Permasalahan banjir di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kalimantan Timur. Meski Pemerintah Kota Samarinda telah melanjutkan berbagai proyek perbaikan drainase, persoalan banjir dinilai belum tuntas dan masih memerlukan dukungan anggaran yang lebih besar.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengatakan keluhan masyarakat terkait banjir masih terus diterima hingga saat ini. Menurutnya, sejumlah titik rawan banjir membutuhkan penanganan menyeluruh karena persoalannya tidak hanya berkaitan dengan saluran drainase, tetapi juga infrastruktur pendukung dan tata ruang kota.
“Perbaikan memang sudah berjalan, tetapi proses ini membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang memadai,” ujar Fuad di Samarinda.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempertimbangkan penambahan alokasi anggaran khusus bagi penanganan banjir. Fuad menilai anggaran yang tersedia saat ini belum sepenuhnya menjangkau titik-titik kritis yang kerap terdampak banjir ketika hujan deras mengguyur kota.
Selain persoalan banjir, Fuad juga menyinggung aspirasi masyarakat di sektor pendidikan. Ia menyebutkan bahwa perhatian publik saat ini banyak tertuju pada keberlanjutan program pendidikan gratis yang diinisiasi oleh Gubernur Kaltim.
Menurutnya, pelaksanaan program pendidikan gratis pada 2026 harus berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan DPRD akan melakukan pengawasan ketat terhadap pengalokasian anggaran pendidikan, agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memastikan program yang direncanakan berjalan tepat sasaran dan terserap secara optimal.
“Program ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan,” ujarnya.
Fuad juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal Kalimantan Timur diproyeksikan mengalami penurunan pada 2026. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dituntut lebih cermat dalam mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat, termasuk di sektor pendidikan dan penanganan banjir.
Meski demikian, ia tetap optimistis pemerintah daerah mampu mengelola tantangan tersebut, mengingat kemampuan fiskal Kalimantan Timur selama ini dinilai cukup kuat. (Adv).
