Portalikn.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menegaskan pentingnya memperkuat tata kelola pengawasan pemilu dan pemilihan sebagai langkah strategis menghadapi pesta demokrasi di masa mendatang. Ia menilai evaluasi terhadap pengalaman Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 harus dijadikan dasar dalam merumuskan perbaikan sistem pengawasan.
“Kita belajar dari pengalaman Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Kami mengidentifikasi kekuatan, memperbaiki kelemahan, dan merumuskan langkah strategis agar pesta demokrasi ke depan berjalan lebih baik, semakin kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Menurut Subandi, situasi politik ke depan diprediksi semakin dinamis, terutama dengan posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis nasional menyusul hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi ini disebutnya menuntut peningkatan signifikan pada kualitas pengawasan pemilu untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan.
“Kaltim akan menghadapi dinamika politik yang lebih kompleks. Maka kualitas pengawasan tidak boleh stagnan dan harus naik kelas,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penguatan lembaga pengawas pemilu tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut peningkatan SDM, kapasitas pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran sejak dini. Perubahan lanskap politik Kaltim, katanya, menuntut kesiapan yang lebih matang dari seluruh pemangku kepentingan.
Subandi juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara atau lembaga pengawas, tetapi memerlukan partisipasi publik yang kuat.
“Pemilu bukan hanya urusan penyelenggara. Pemilu adalah tanggung jawab kita semua. Partisipasi publik menjadi pilar penting dalam meminimalkan pelanggaran dan menjaga marwah demokrasi,” tambahnya.
Ia meyakini bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tercapai apabila seluruh unsur, mulai dari penyelenggara, pengawas, peserta pemilu, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas, bergerak bersama menjaga proses demokrasi tetap jujur, adil, dan transparan. (Adv).
