Portalikn.id, Samarinda – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Bali untuk menjalani studi komparasi terkait penguatan peran Banmus dalam tahapan pembahasan APBD. Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, didampingi Anggota DPRD Kaltim Nuhadi Saputra, staf ahli Banmus, Kabag PP Setwan Kaltim Suriansyah, serta jajaran lainnya. Rombongan diterima oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Bali, I Kadek Putra Suantara.
Pertemuan tersebut membahas secara mendalam mekanisme kerja Banmus dalam mengatur jadwal, tahapan, serta efektivitas pembahasan APBD agar lebih terstruktur, transparan, dan tepat waktu. Selain itu, diskusi turut menyoroti strategi penguatan koordinasi antara Banmus dan alat kelengkapan dewan lainnya guna mengoptimalkan proses legislasi dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kaltim untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola lembaga, termasuk memastikan Banmus dapat bekerja lebih efektif dalam mengelola agenda pembahasan APBD.
“Kami ingin memastikan tahapan pembahasan APBD berjalan lebih terstruktur, terjadwal, dan transparan. Belajar dari praktik baik di Bali tentu akan sangat membantu memperkuat mekanisme internal kami,” ujarnya.
Yenni menegaskan bahwa Banmus memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembahasan program dan anggaran, sehingga sistem kerja yang adaptif dan berorientasi pada hasil menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
“Koordinasi yang kuat dengan alat kelengkapan dewan lainnya menjadi kunci agar proses legislasi tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” tambahnya.
Ia berharap rekomendasi dan praktik baik yang diperoleh dari kunjungan ini dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam proses pembenahan Banmus DPRD Kaltim.
“Rekomendasi yang kami dapatkan akan menjadi bahan penting untuk penyempurnaan tata kelola Banmus di Kaltim, dengan tujuan akhir meningkatkan akuntabilitas lembaga dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (Adv).
