Portalikn.id, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono mendorong pemerintah provinsi untuk meningkatkan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya mewujudkan target nol emisi karbon (zero carbon emission) pada tahun 2050.
Menurut Sapto, Kaltim memiliki potensi besar dalam pengembangan EBT seperti energi surya, angin, air, dan biogas. Namun, hingga kini pemanfaatan potensi tersebut dinilai belum optimal.
“Kita harus mendukung program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke EBT yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujar Sapto, Senin (4/8/2025).
Sapto menegaskan, pengembangan EBT tidak boleh hanya sebatas pengadaan panel surya di daerah terpencil, tetapi harus mencakup keseluruhan rantai pasok, dari produksi hingga konsumsi.
“EBT harus meliputi seluruh aspek, mulai dari hulu sampai hilir. EBT harus menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan energi, pangan, serta mendukung hilirisasi industri,” jelasnya.
Ia mencontohkan pemanfaatan limbah sawit untuk produksi biogas sebagai sumber energi alternatif. Menurutnya, limbah kelapa sawit yang melimpah di Kaltim dapat diolah menjadi biogas yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani dan pengusaha sawit.
“Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah. Petani tak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tapi juga bisa menjual listrik dari biogas,” katanya.
Sapto meminta agar pemerintah provinsi segera menyusun roadmap pengembangan EBT yang terstruktur dan terukur. Roadmap ini menurutnya harus mencakup pemetaan sumber energi, kapasitas produksi, metode pengelolaan, hingga pihak yang bertanggung jawab.
“Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas. Pemerintah harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus ada target dan indikator yang dapat dievaluasi secara berkala,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi kebijakan, agar arah pembangunan EBT tidak berubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
“Tidak boleh gonta-ganti kebijakan EBT setiap pergantian gubernur. Kita harus punya komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon di Kaltim,” pungkasnya. (Adv).
