Portalikn.id, Samarinda – Persoalan distribusi pupuk subsidi kembali mencuat di Kalimantan Timur (Kaltim). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menyuarakan keresahan petani terkait sistem distribusi pupuk yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menilai pola distribusi yang tersentralisasi menjadi hambatan serius dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian di daerah. Menurutnya, jenis pupuk yang dikirim dari pusat kerap tidak sesuai dengan karakteristik tanah di Kaltim yang berbeda dengan wilayah lain seperti Pulau Jawa.
“Setiap kali kami turun ke lapangan dan bertemu petani, keluhan utama selalu soal pupuk. Pemerintah daerah tidak punya kuasa menentukan jenis pupuk apa yang dibutuhkan. Semua sudah diputuskan pusat, dan ini jadi masalah,” ujar Guntur, Senin (4/8/2025).
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar tanah di Kaltim bersifat asam dan memiliki kandungan besi tinggi. Kondisi ini membuat pupuk jenis urea atau TSP, yang umum didistribusikan dari pusat, kurang efektif untuk menunjang produktivitas lahan pertanian.
“Yang dibutuhkan justru kapur pertanian atau bahan penyeimbang keasaman tanah. Kalau pupuk tidak sesuai, hasil panen turun dan anggaran pertanian jadi sia-sia,” katanya.
Lebih lanjut, Guntur menegaskan bahwa permasalahan distribusi pupuk bukan sekadar soal logistik, melainkan menyangkut nasib panen dan pendapatan petani. Ia pun menilai bahwa sistem yang tidak fleksibel ini akan menyulitkan daerah seperti Kaltim dalam mengejar target ketahanan pangan nasional.
Sebagai solusi, Guntur mendorong reformasi kebijakan pertanian nasional dengan pendekatan yang lebih desentralistik. Ia mengusulkan model distribusi berbasis daerah, di mana pemerintah provinsi diberikan kewenangan penuh dalam menentukan jenis pupuk sesuai dengan kebutuhan lokal.
“Pemerintah pusat bisa fokus pada penyediaan alat dan mesin pertanian, provinsi mengatur distribusi pupuk, dan kabupaten menangani pengadaan bibit. Ini skema yang lebih realistis,” ujarnya.
Menurut Guntur, pemerintah daerah memiliki kedekatan langsung dengan petani, serta data dan kapasitas untuk menilai kebutuhan riil di lapangan. Karena itu, peran mereka perlu diperkuat agar program pupuk subsidi benar-benar berdampak.
“Petani sudah cukup sabar dengan sistem yang ada. Tapi kalau kita tidak segera berubah, produktivitas pertanian akan tetap stagnan,” tutupnya. (Adv).
