Portalikn.id, Balikpapan – DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim menggelar rapat intensif di Balikpapan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024. Fokus utama pembahasan meliputi sinkronisasi data serta evaluasi arah kebijakan anggaran sebagai pijakan untuk perencanaan tahun berikutnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya verifikasi bersama atas data yang disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Menurutnya, akurasi dan transparansi menjadi syarat utama agar kebijakan anggaran ke depan lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Pertanggungjawaban anggaran bukan sekadar formalitas administratif, tetapi harus berbasis data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menyangkut kepercayaan publik,” ujar Ekti.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, turut menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dalam evaluasi APBD 2024. Di antaranya adalah penurunan pendapatan daerah akibat fluktuasi harga batubara, belum terakomodirnya Nilai Uang Alat Berat (NUAB) dari perusahaan, serta belum tersalurkannya dana beasiswa stimulan untuk masyarakat.
“Pemerintah perlu bersiap mengencangkan ikat pinggang. Jangan hanya bergantung pada pendapatan bagi hasil. Kita butuh inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegas Hasan.
Ia juga menekankan bahwa sinergi antar lembaga, baik eksekutif maupun legislatif, sangat penting untuk menciptakan tata kelola anggaran yang tangguh, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dijadwalkan akan dilanjutkan dengan tahapan pendalaman lebih lanjut, termasuk penyusunan rekomendasi strategis dari DPRD untuk perbaikan tata kelola anggaran pada tahun anggaran berikutnya. (Adv).
