Portalikn.id, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fadly Imawan, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dugaan praktik curang dalam distribusi pupuk subsidi di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser. Ia menilai kelangkaan pupuk yang terjadi bukan semata akibat keterlambatan distribusi, melainkan karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Pupuk subsidi seharusnya menjadi penopang petani kita, tapi justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak. Ini bukan hal baru, tapi terus dibiarkan,” tegas Fadly, sapaannya.
Fadly menyebut adanya pola penyimpangan yang mengarah pada praktik jual beli ilegal pupuk subsidi. Ia menilai, sistem distribusi yang tidak transparan membuka ruang bagi permainan oknum-oknum tertentu, sehingga petani kecil menjadi pihak yang paling dirugikan.
Politikus dari daerah pemilihan PPU-Paser ini menyampaikan bahwa keluhan terkait sulitnya memperoleh pupuk subsidi sudah lama disuarakan para petani. Padahal, mereka telah memenuhi syarat sebagai penerima. Ironisnya, pupuk tersebut justru diduga berpindah tangan ke pengecer atau tengkulak dengan harga jauh lebih tinggi dari harga subsidi.
“Kalau distribusi tetap tidak transparan dan longgar, maka ruang permainan akan terus terbuka. Petani terus dirugikan, sementara pelaku penyelewengan leluasa bermain,” ujarnya.
Untuk itu, Fadly meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem distribusi pupuk, mulai dari hulu hingga pengawasan di lapangan. Evaluasi terhadap seluruh rantai distribusi, menurutnya, sudah sangat mendesak.
Tak hanya itu, ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan jika ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam proses distribusi pupuk subsidi. Langkah hukum dinilai penting untuk memberikan efek jera kepada para pelaku penyelewengan dan menyelamatkan sektor pertanian dari kerugian yang bersifat sistemik.
“Pupuk adalah kebutuhan dasar dalam pertanian. Kelangkaan yang terus berulang bisa berdampak pada ketahanan pangan daerah dan menekan pendapatan petani,” imbuhnya.
Fadly menegaskan, keberadaan pupuk subsidi bukan sekadar soal harga, tetapi menyangkut keberpihakan negara terhadap petani kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. (Adv).
