Portalikn.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih didominasi oleh sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan. Meski demikian, ia optimistis Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan berkat luasnya wilayah yang tersedia.
Politisi yang akrab disapa Ananda ini menegaskan perlunya pemerintah daerah menyusun database komprehensif sebagai langkah awal untuk mewujudkan ketahanan pangan. Menurutnya, data yang akurat dapat menjadi landasan penting untuk merancang cetak biru pertanian dan mendukung kebutuhan pangan IKN.
“Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” ucap Ananda, Jumat (22/11/2024).
Dirinya juga menyoroti potensi besar beberapa wilayah seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lumbung pangan Kaltim. Namun, ia yakin daerah lain juga memiliki peluang serupa jika dikelola dengan baik.
Untuk memperkuat swasembada pangan, Ananda mendorong pengembangan food estate sebagai salah satu solusi strategis. Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap program ini dan memastikan kebijakan yang berpihak pada petani lokal.
“Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini,” timpalnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama, selain eksploitasi sumber daya alam. “Kita harus mulai memetakan potensi dari hulu ke hilir, dengan menjadikan database sebagai fondasi utama,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Ananda berharap Kalimantan Timur tidak hanya menjadi penopang kebutuhan pangan IKN, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan lokal secara mandiri, sehingga mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat. (adv/fwz/dprdkaltim)