Portalikn.id, Balikpapan – Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berjalan, Pejabat tinggi otorita IKN juga telah ditetapkan, bahkan pekerja yang telah melakukan aktivitas dikabarkan akan terus bertambah. Kabarnya, dalam waktu dekat sekitar 16 ribu pekerja akan masuk ke area Ibu Kota Nusantara, namun rencana kehadiran pekerja tersebut mendapat penolakan dari beberapa lembaga yang melakukan pertemuan dan dialog bersama terkait perkembangan IKN serta peran putra daerah dalam pembangunan IKN, balikpapan, minggu 5 februari 2023.
Ketua KNPI Balikpapan, Andrie Afrizal mengatakan bahwa pertemuan yang dilaksanakan dikota balikpapan tersebut adalah wujud kepedulian kepada putra-putri daerah, agar petinggi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melibatkan potensi sumber daya yang ada di daerah.
Beberapa lembaga yang hadir dan tergabung dalam Gerakan Suara Rakyat Kaltim Nusantara (Gaskan) adalah KNPI Balikpapan, KNPI Penajam Paser Utara, KNPI Kutai Kartanegara, BEM Nusantara Kalimantan serta lembaga mahasiswa dari Kelompok Cipayung kaltim (HMI Kaltim-tara, PMII Kaltim, GMNI Kaltim dan GMKI Balikpapan).
Andre yang juga Ketua Umum Amsindo melanjutkan bahwa Pada agenda dialog bersama yang digagas oleh Gerakan Suara Rakyat Kaltim Nusantara (Gaskan) membuahkan 6 keputusan bersama. Poin pertama yang mereka tekankan adalah penolakan kedatangan gelombang pertama 16.000 pekerja dari total 200.000 tenaga kerja pembangunan IKN yang akan didatangkan jika tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Selanjutnya, hasil dari pertemuan tersebut juga telah disepakati terkait penambahan jatah deputi dari warga lokal kaltim melalui proses seleksi serta mengutamakan warga lokal untuk menempati jabatan-jabatan dalam struktur dibawahnya, dan meminta agar pemerintah pusat serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM di tanah kalimantan timur dalam rangka percepatan penyerapan tenaga kerja lokal di IKN.
Tidak hanya itu, andre kembali menambahkan bahwa forum juga bersepakat menuntut agar pemerintah memberikan tambahan dana khusus kepada kota dan kabupaten yang merasakan dampak langsung dari pembangunan IKN dalam bentuk pembangunan fasilitas penunjang serta memberdayakan pengusaha lokal untuk turut terlibat dalam pembangunan IKN serta membuka ruang dialog seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemuda terkait perkembangan IKN.
“Forum dialog telah bersepakat dengan enam poin tuntutan tersebut, dan jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan melakukan demo besar-besaran untuk menuntut pergantian kepala otorita IKN beserta deputi-deputinya”‘ tutup andre. (Redaksi)
