Portalikn.id, PPU – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah tegas terhadap pegawai yang menyalahgunakan narkotika.
Ketua DPRD PPU Syahrudin mengungkapkan bahwa semestinya pemerintah melakukan penindakan secara tegas bagi pegawai yang terindikasi narkoba.
Jika tidak demikian, atau jika tidak memberikan sanksi itu akan membuat citra pemerintah daerah dan pegawai menjadi buruk.
“Lingkungan pemerintah daerah harus bersih dari narkoba dan ditindak sesuai dengan aturan,” ungkapnya pada Minggu (10/12).
Tindakan tegas pemkab PPU dinilai Syahrudin M Noor, untuk mendukung pemberantasan narkotika, termasuk yang ada di dalam tubuh pemerintahan.
Pemkab PPU mulai menggelar tes urine pada semua pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) secara bertahap.
Hasilnya, sudah ada beberapa pegawai yang terindikasi menggunakan barang haram tersebut.
Syahrudin sangat menyayangkan adanya oknum beberapa pegawai di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia juga mendorong Pj Bupati PPU Makmur Marbun untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat penyalahgunaan narkotika.
“Saya kira harus ada regulasi tegas yang mengatur itu,” pungkasnya. (Adv/redaksi/dprdppu)
