Portalikn.id, Seminyak – Dalam rangka menyelenggarakanpemerintahan dengan zero corruption, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengundang Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanudin untuk berdikusi tentang bagaimanamewujudkan pemerintahan yang agile, clean dan responsive, pada Jumat (23/06/2023).
Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan pemberantasankorupsi yang efektif dapat dilaksanakan denganmenggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendidikanmasyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatanpenindakan. “Saya yakin semuanya yang ada di OIKN sudah dibekali oleh integritas dan selalu diberi pesan oleh Pak Kepala untuk tidak melakukan penyimpangan dimulaidari hal yang terkecil, sampai dengan bagi-bagi jabatandan bagi-bagi proyek, contohnya,” imbuhnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan visi IKN sebagai kotadunia yang memberikan manfaat bagi semua, diperlukanpenyelenggaraan pemerintahan yang agile, clean, dan responsive, yaitu pemerintahan yang mampu memenuhituntutan dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubahdengan cepat dan bersih dari praktik-praktik yang menyimpang.
“Tugas OIKN untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan serta penyelenggaraanpemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) sangatlah besar. Dan butuh setting pemerintahan yang terbaik untuk mendukungnya,” ujar Kabiro Ahmad.
Dalam pelaksanaannya, Kabiro Ahmad mengatakanbahwa kewenangan dan tanggungjawab OIKN sangat besar sehingga diperlukan pengaturan mengenaimekanisme penanganan konflik kepentingan/benturankepentingan sebagaimana esensi yang ada dalam UU No. 30 Tahun 2014 yaitu komitmen lembaga untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pedoman perilaku (code of conduct) secara transparandan akuntabel. KPK akan berusaha untuk mengawasiagar semua proyek yang dilaksanakan di IKN terbebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala OIKN Bambang Susantono bahwa tata kepemerintahan yang baik sangat penting sebagai bagian daripertanggungjawaban environment, social, governance(ESG) dari organisasi IKN. (Redaksi)
