Portalikn.id, Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur (Kaltim) yang mencapai 78,2 pada akhir 2023, menjadikannya tertinggi di Kalimantan dan ketiga secara nasional. Kendati demikian, pencapaian ini belum mencerminkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Benua Etam.
Hamas sapaan akrabnya menyebut ketimpangan nyata terlihat antara Kabupaten Mahakam Ulu dengan IPM terendah di angka 69,59, sementara Kota Samarinda mencatat IPM tertinggi sebesar 82,32. “Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tingginya IPM provinsi belum menyentuh semua daerah secara merata,” ucapnya.
Menurutnya, langkah konkret diperlukan untuk mendorong pemerataan pembangunan manusia agar capaian tersebut tidak hanya terfokus di kota-kota besar. Selain itu, ia juga menyoroti kontradiksi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi dengan angka kemiskinan yang masih bertahan di 6,11 persen pada 2023. Padahal, Kaltim memiliki PDRB per kapita tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, yang seharusnya memungkinkan pengurangan kemiskinan lebih signifikan.
Faktanya, kemiskinan ekstrem di Kaltim masih mencapai 1,55 persen, tertinggi di Kalimantan. “Kita butuh strategi pembangunan yang efektif dan terukur untuk menekan kemiskinan, bukan sekadar angka PDRB tinggi,” tambah Hasanuddin, Senin (11/11/2024).
Dirinya menilai, upaya pemerintah provinsi selama ini belum tepat sasaran. Evaluasi mendalam perlu dilakukan agar alokasi dana benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Hasanuddin juga menekankan perlunya akses lebih besar bagi DPRD Kaltim dalam memantau program pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
DPRD saat ini hanya berwenang melakukan verifikasi awal dan rekapitulasi usulan kegiatan dalam program SIPD. Hasanuddin mengusulkan agar DPRD memiliki otoritas lebih dalam mengawasi perkembangan program. “Transparansi sangat diperlukan, terutama agar DPRD bisa melihat perkembangan usulan yang diajukan. Kendati tidak memiliki hak untuk memverifikasi ulang, monitoring tetap menjadi bagian penting dari peran kami,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029, pembangunan manusia dijadikan prioritas utama. Hasanuddin mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan seharusnya dilihat dari kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. “Keberhasilan pembangunan Kaltim harus dilihat secara menyeluruh,” tutupnya. (adv/fwz/dprdkaltim)
