Portalikn.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) mendatangi serta mengawal proses pembukaan Jalan Ring Road 2 tepatnya pada Jalan Nusyirwan Ismail, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, yang sempat dilakukan blokade oleh warga setempat.
“Hari ini kami telah mengawal pembukaan Jalan Ring Road 2 yang sempat diblokir warga sekitar dua bulan karena belum ada kejelasan pembayaran pergantian lahan,” kata Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu di Samarinda, Selasa 16 mei 2023.
Baharudin demmu menjelaskan bahwa pembukaan jalan menggunakan alat berat eksavator pada pukul 10.00 Wita dan dihadiri oleh Kapolresta Samarinda, Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, dan Anggota Komisi I DPRD Kaltim.
Dari kegiatan itu, Ia sangat bersyukur karena warga setempat untuk berlapang dada dan ingin menunggu proses pembayaran lahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2023.
“Hal yang diharapkan dengan pembukaan kembali jalur ini adalah kendaraan besar seperti truk sudah bisa lewat, sehingga akan mengurai kemacetan di jalur Jalan MT Haryono, Teuku Umar, dan Simpang Jalan Ir Juanda,” katanya.
Kepada warga, dirinya meyakinkan bahwa lahan tersebut pasti akan dibayar karena telah dianggarkan oleh Pemprov Kaltim, berdasarkan hasil diskusi dengan Kadis PUPR-Pera, termasuk dengan Kepala Biro Hukum, apalagi Gubernur Kaltim juga sudah merestui untuk dialokasikan pada anggaran perubahan 2023.
“Kami pastikan akan ada pembayaran untuk lahan yang kini digunakan jalan tersebut,dengan catatan seluruh dokumen maupun hal yang berkaitan dengan surat kepemilikan lahan lengkap,” katanya.
Berdasarkan data yang ada, jumlah pemilik lahan di jalan tersebut tercatat 33 orang, sedangkan total luas lahan 5,6 hektare, sehingga akan ada sosialisasi sebelum pembayaran untuk memastikan luas lahan.
Sementara itu, Kadis PUPR-Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menyatakan, pembayaran lahan di Jalan Ring Road 2 melalui pengadaan langsung, sehingga untuk pembayarannya tentu ada pergeseran anggaran pada perubahan.
“Pemetaan sudah dilakukan, tinggal nanti untuk pengadaan lahan. Ke depan akan ada proses sosialisasi untuk memastikan luas lahan yang akan dilakukan ganti rugi,” ujar Fitra. (Rz)
