Portalikn.id, PPU – keberadaan Sungai Telake yang melintasi Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) kini tengah di bangun Bendungan Regulator, namun pembangunannya sempat terhenti dan kembali mendapat perhatian dari Legislator PPU.
Dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 yang pelaksanaannya bertempat di kantor pemerintah Kabupaten PPU pada Selasa, (21/3/23), Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor kembali usulkan pembangunan Bendungan Regulator Sungai Telake.
“Kami dari DPRD PPU mengusulkan hal itu. Untuk rencana Bendung Regulator Sungai Telake bukan kewenangan kami. Kami berharap tahun 2024 bisa dilaksanakan,” ungkapnya saat di temui awak media Portalikn.id
Kemudian dirinya menyebut bahwa wacana pembangunan bendung itu sempat terhenti, walaupun keberadaannya telah masuk dalam tahapan lelang pengerjaan.
“Saya tidak menyebut bahwa itu dialihkan untuk IKN, tapi seharusnya proyek Bendung Regulator Sungai Telake diprioritaskan,” urainya.
Lebih lanjut, Syahruddin mengemukakan bahwa bendungan tersebut adalah impian dari masyarakat PPU sejak lama, dikarenakan keberadaannya kedepan akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan dan tentu membuat para petani untuk bisa melakukan panen lebih cepat daripada sebelumnya.
“Jadi yang seharusnya para petani bisa panen tiga kali, namun karena kondisi pengairannya masih konvensional, ya tentu mengharap tadah hujan,”Lanjutya
Disisi lain, Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa jika keberadaan Bendungan Telake telah terealisasi tentu akan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan serta menurunkan angka stunting
Tidak hanya soal Bendungan Telake, Syahruddin juga singgung terkait penyelesaian pembangunan jembatan pulau balang yang menghubungkann Kota Balikpapan dengan Pulau Balang di Penajam Paser Utara, menurutnya Hal ini sekaligus menandai era baru kemajuan infrastruktur konektivitas di Pulau Kalimantan yang diyakini akan memudahkan mobilitas, dan mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Terkait Ibu Kota Negara, akan ada perubahan yang signifikan untuk rencana tata ruang. Makanya kami dorong Pemerintah Provinsi Kaltim terkait akses jembatan Pulau Balang. Karena itu jalan alternatif,” pungkasnya. (Adv/sayy/dprdppu)
