Portalikn.id, PPU – DPRD Penajam Paser Utara (PPU), meminta pemerintah daerah untuk bisa memastikan aset-asetnya.
Hal itu agar dapat diselesaikan dengan jalur yang baik, sehingga kedepannya tidak ada lagi tumpang tindih atas pembebasan lahan milik pemerintah daerah.
Demikian disampaikan anggota Komisi II DPRD PPU Syarifuddin HR, kepada media ini, Minggu (10/12).
Ia menyebutkan bahwa keseriusan pemerintah daerah dalam menertibkan asetnya, merupakan upaya untuk menghindari potensi konflik yang terjadi di tengah masyarakat.
Khususnya aset berupa lahan yang masih memunculkan keluhan dari masyarakat terkait kepemilikan dan pemanfaatannya.
“Jangan sampai aset yang ada dibiarkan kosong sampai rusak,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa, Pemkab PPU melalui tiap OPD wajib memberikan data terkait aset di masing-masing SKPD kepada pemerintah daerah.
Termasuk juga aset berupa gedung dan juga sarana olahraga serta tanah dan sejumlah aset lainnya.
“harus dilakukan pendataan, jangan sampai disitu ada tanah masyarakat,” tutupnya. (Adv/redaksi/dprdppu)
