PORTALIKN.ID, Samarinda – Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur di pimpin oleh dua sosok ketua. Pertama, Ketua DPRD Kaltim yang dilantik pada tahun 2019 lalu, Makmur HAPK, dan sosok kedua adalah Hasanuddin Mas’ud yang baru satu pekan lalu dilantik menjadi Ketua DPRD Kaltim.
Polemik terkait pergantian ketua DPRD kaltim sudah berjalan cukup lama, hal itu buntut dari usulan dari partai golkar kaltim yang mendapat persetujuan dari DPP partai Golkar, Kemudian diperkuat dengan terbitnya SK mendagri yang menetapkan Hasanudin menjadi ketua DPRD menggantikan Makmur HAPK. Namun berselang beberapa hari pasca beredarnya SK mendagri, muncul kabar dari Pengadilan Tinggi yang mengabulkan permohonan gugatan Makmur. Alhasil, Makmur mengkalim sah secara hukum, sedang Hasan menganggap bahwa putusan mendagri adalah landasan yang sangat kuat dan menjadi dasar dirinya memimpin DPRD kaltim hingga 2024 mendatang.
Berdasarkan rekam jejaknya, Makmur HAPK bukanlah orang baru dikancah politik, Ia pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Berau selama dua periode. Begitu juga di internal partai golkar, Makmur lebih dulu menjadi kader hingga menahkodai partai golkar kabupaten berau cukup lama, kemudian makmur terpilih menjadi anggota DPRD kaltim pada pemilu 2019 dengan perolehan suara terbanyak dari daerah pemilihan kota bontang, kutim dan berau. Saat ini, Tokoh asal berau ini juga tercatat sebagai ketua harian di partai golkar kalimantan timur.
Berbeda dengan Hasanuddin Mas’ud, dibanding makmur, hasan tergolong baru di pentas politik, namun karirnya cukup lancar sejak terpilih menjadi anggota DPRD kalimantan timur pada pemilu 2019 lalu. Hasan meraih suara yang cukup signifikan dari daerah pemilihan kota balikpapan, lalu kemudian ia terpilih secara aklamasi menjadi ketua partai golkar kabupaten kutai kartanegara. Hasan juga adalah saudara (kakak) dari rudy mas’ud, yang tidak lain adalah ketua partai golkat kalimantan timur.
Hingga saat ini, keduanya masih menganggap sebagai pemegang mandat yang sah sebagai ketua DPRD kaltim, meski keduanya berasal dari payung yang sama (partai golkar), namun golkar terkesan kewalahan mengatasi persoalan ini. Karena selain berpegang pada keputusan DPP partai golkar dan mendagri yang telah menyebut nama hasan sebagai ketua yang sah, namun keputusan Pengadilan juga tidak bisa dianggap sepele, karena keputusan pengadilan tentunya bukan sesuatu hal yang bisa di abaikan begitu saja. Lalu pertanyaanya, siapa yang kuat antara makmur dan hasan ? Dan sampaikan kapan polemik ini berakhir ?
Menyikapi persoapan tersebut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (Kesmi) kalimantan timur turut angkat bicara. Irwanto munawar, sebagai ketua kesmi kaltim mengatakan bahwa kekisruhan yang terjadi merupakan sesuatu hal yang sangat memalukan. Terlebih yang dipertontonkan oleh mereka yang notabene adalah wakil rakyat justru bukan sesuatu yang membawa dampak positif buat masyarakat, tapi justru pertengkaran perebutan kekuasaan yang dampaknya akan merugikan banyak pihak.
“Kami meminta dan berharap agar kedua belah pihak menyudahi perseturuan memalukan ini dan fokus pada program yang berpihak pada rakyat, termasuk juga dengan persoalan kenaikan harga BBM. Kami menunggu sikap dan pernyataan DPRD yang tegas menolak kenaikan harga BBM dan segera sampaikan ke pemerintah pusat,” tutup irwanto. (Adm)
